Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Ditetapkan Tanggal 09 September 2021 Diundangkan Tanggal 09 September 2021 Berlaku Tanggal 09 September 2021 Sumber LN.2021/No.208, TLN No.6721, jdih.setneg.go.id : 110 hlm. Tema Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Halaman ini telah …

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 10.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 15 "Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan..." Pasal 17 " Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan keselamatan Pengolahan dan/atau …

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha pertambangan, telah ada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mencakup aspek teknis, keselamatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan konservasi pertambangan mineral dan batubara.

permenhut ri nomor p.4/menhut-ii/2011 menjelaskan pertambangan merupakan sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau barubara yang terdiri dari penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan …

Hanya saja, dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Pasal 47 menyebutkan bahwa jangka waktu kegiatan operasi produksi diberikan dengan ketentuan: - Untuk pertambangan mineral logam dijamin memperoleh perpanjangan 20 tahun, masing-masing 10 tahun.

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak.

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan …

pasal 56 ayat 1 peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ("permen esdm 7 tahun 2020") mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, pemegang iujp hanya dapat menerima pekerjaan …